Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan Indonesia Harus Berdaulat Atur Ekonomi Sendiri

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan besar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menilai Indonesia sejatinya memiliki seluruh modal utama untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Mulai dari letak geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hingga jumlah penduduk usia produktif yang besar dinilai menjadi kekuatan penting Indonesia di tengah persaingan global.

Menurut Prabowo, jalur perdagangan dunia yang melintasi wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan nasional.

“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Ia menyoroti maraknya aktivitas kapal asing yang diduga melakukan pencurian sumber daya laut secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan besarnya kontribusi sektor komoditas terhadap penerimaan devisa negara. Ia menyebut Indonesia masih menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia. Selain itu, Indonesia juga disebut telah menjadi eksportir terbesar ferro alloys atau paduan besi.

Presiden mengungkapkan devisa ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2025 mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp391 triliun. Sementara devisa dari ekspor batu bara disebut mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp510 triliun.

Meski memiliki kekayaan alam yang besar, Prabowo menilai penerimaan negara masih belum optimal. Ia menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota G20 maupun negara tetangga.

“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.

Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir mencapai sekitar 35 persen, namun kondisi kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional. Ia mengungkapkan selama bertahun-tahun terjadi kebocoran kekayaan negara melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo turut menyinggung persoalan penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih dipengaruhi pihak luar. Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan harga komoditas unggulan nasional seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden. []